Pemerintah berencana menganggarkan pembangunan pariwisata tahun 2021 sebesar Rp 14,4 triliun dari APBN 2021, yang akan diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Dimana, salah satunya digunakan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Pelindo III (Persero) sebesar Rp 1,2 trilun, kepada PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero) sebesar Rp 997 miliar, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar 470 miliar.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan dengan Dirut PT Pelindo III, Dirut PT Kawasan Industri Wijayakusuma dan Dirut PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Kamis (19/11/2020), Anggota Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar tambahan modal negara yang digunakan untuk pembangunan dan pemulihan sejumlah sektor pariwisata harus sesuai dengan pemulihan sektor lainnya, terutama dari sisi pemulihan lingkungan.
Secara khusus, Misbakhun yang hadir secara virtual, menyoroti rencana Pelindo III yang akan mengembangkan tourism hub di Pelabuhan Benoa, Bali. “Ketika nanti dibangun, pengerukan ini akan menyebabkan pendangkalan. Apalagi Benoa inikan wilayah yang secara alamiah sendimentasinya tinggi. Bapak (Dirut Pelindo III) lakukan upaya pengerukan di 2021 sebagai pemulihan pariwisata, sementara pemulihan sektor lainnya juga masih akan lama. Harus disiapkan skenario terburuhknya seperti apa jangan sampai terjadi mismatch (ketidak sesuaian -red),” kata Misbakhun.
