(Last Updated On: July 17, 2020)
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mengingatkan hasil audit BPK terhadap penyaluran subsidi BBM dan gas elpiji harus diawasi secara ketat. Tujuanya agar mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Apalagi, dikatakan Misbakhun, anggaran subsidi yang mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun selama satu dekade terakhir harus bisa dipastikan pengawasannya dan efektivitasnya agar tepat sasaran maupun tepat manfaat.
“Kalau subsidi yang sudah dialokasikan ini masih jauh dari target untuk mensejahterakan rakyat, maka perbaikan menjadi suatu keniscayaan,” kata Misbakhun, Kamis (16/7).
