AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai Indonesia perlu kepemimpinan yang mendukung kepentingan nasional agar industri tembakau tak melulu dipojokkan.
Apalagi dengan adanya tekanan kepentingan besar dari industri farmasi atau kesehatan global lewat FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) misalnya, ditambah lagi dengan RPP Kesehatan, dipastikan petani dan termasuk pemda penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) akan terus merana. Padahal, industri tembakau sudah terbukti jelas menjadi tulang punggung penerimaan APBN, dengan setoran cukai sekitar Rp300 triliun setiap tahunnya serta menyerap jutaan tenaga kerja nasional.
“Sampai sekarang kalau cara pemerintah mengelola industri tembakau masih seperti ini, maka perdebatannya tak akan selesai dalam 3 tahun yang akan datang. Dan saya kaget bahwa isu yang sangat krusial seperti ini tak dimasukkan KPU dalam debatnya capres. Harusnya dimasukkan karena menyangkut jutaan tenaga kerja, menyangkut Rp300 triliunan penerimaan negara,” ujarnya di sela Seminar Nasional Cakap Cukai dan Bedah Buku di Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis (4/1/2024).
