REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Mukhamad Misbakhun memertanyakan keseriusan pemerintah soal target prolegnas 2016. Dalam rapat kerja antara Baleg dan Pemerintah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengajukan 5 RUU baru untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2016.
Pengajuan itu dinilai berbeda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai DPR terlalu banyak membuat Undang-undang. Padahal, secara konstitusi, pembuatan UU hanya dapat dilakukan antara DPR dengan pemerintah. Kalau salah satu pihak menyatakan tidak ingin membahas UU, maka pembahasan UU tidak dapat dilanjutkan.
“Di sini saya ingin menegaskan konsistensi dan sikap pemerintah seperti apa, seberapa serius kita akan menyelesaikan permasalahan,” kata Misbakhun di kompleks parlemen Senayan, Senin (6/6).
