INILAHCOM, Jakarta – Sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI meminta agar Pemerintah merevisi asumsi target penerimaan negara melalui pajak dan bea cukai di Rancangan APBN (RAPBN) 2016. Sebab bila dipaksakan, justru akan mempersulit kalangan dunia usaha dan potensi memperbesar tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Desakan itu disampaikan sejumlah anggota Komisi XI DPR dalam rapat kerja membahas asumsi dasar dalam RUU APBN 2016, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9). Hadir dalam rapat itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas Sofyan Djalil, dan Gubernur BI Agus Martowardoyo.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun, pihaknya prihatin dengan realisasi penerimaan negara dari pajak dan cukai saat ini yang baru 51 persen dari target di APBN-P 2015. Padahal, APBN tahun ini tinggal tersisa kurang dari tiga bulan lagi.
Masalahnya, di asumsi RAPBN 2016 yang diajukan Pemerintah, target kenaikan pendapatan negara dari pajak dan cukai justru tambah dinaikkan. Padahal, sejumlah kalangan dunia usaha sudah mengadu ke Parlemen soal perlunya Pemerintah mendukung mereka di tengah situasi makro ekonomi yang sulit saat ini. Apalagi ditambah makin buruknya situasi moneter akibat kurs rupiah yang makin terjepit atas US Dollar.
