(Last Updated On: June 4, 2016)
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 17 Desember 2015 merupakan angin segar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) di Indonesia.
“UU Penjaminan menjadi payung hukum UMKMK yang selama ini kesulitan mendapat akses kredit, baik bersumber dari perbankan maupun non-perbankan,” kata anggota Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun di Kompleks DPR RI, Senayan, Senin (23/05/2016).
Pandangan Misbakhun tersebut disampaikannya pada sosialisasi UU Penjaminan bersama para pelaku UMKMK di Pasuruan, pekan lalu.
