JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyatakan bahwa pemerintah dan DPR perlu membicarakan rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen. Menurut dia, proyek tersebut merupakan bagian dari rencana strategis (renstra) DPR dan harus ada pembicaraan berbagai pihak sebelum ada keputusan menolak atau menyetujui pelaksanaannya.
“Itu masih dalam masa renstra DPR dan harus dibicarakan dengan Presiden sebagai pemerintah, sebagai pihak penyusun APBN. Jadi bukan soal setuju atau tidak setuju terhadap megaproyek,” kata Misbakhun seusai rapat paripurna HUT DPR RI ke-70 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2015).
Ia mengatakan, setiap fraksi di DPR juga perlu membahas rencana itu secara matang. Pandangan dari setiap fraksi itu kemudian disampaikan dalam pembicaraan dengan pemerintah.
Anggota Fraksi Golkar itu enggan menegaskan apakah ruangan anggota DPR saat ini harus diperbarui atau tidak. Ia mengisyaratkan bahwa ruang kerja DPR dan para stafnya sudah tidak memadai.
