JAKARTA – Rencana Wakil Presiden Boediono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, terkait dugaan keterlibatannya dalam skandal Century dinilai sebuah strategi menggunakan jabatan Wapres sebagai tempat berlindung jerat hukum.
Pasalnya, dia menggunakan simbol-simbol informal kenegaraan untuk itu. Demikian disampaikan anggota inisiator Hak Angket Century, M Misbakhun kepada Okezone, Sabtu (23/11/2013).
Seharusnya kata dia, Wapres Boediono menghindari penggunaan fasilitas negara terkait kasus masa lalu yang membelit dirinya.
“Penggunaan Istana Wapres adalah sebuah upaya untuk itu. Perlu diingat bahwa keterlibatan Pak Boediono tidak kaitannya dengan jabatan Wakil Presiden karena kasus Century adalah terkait dengan Jabatan Pak Boediono saat menjadi Gubernur Bank Indonesia,” kata politikus Partai Golkar itu.
“Kenapa kemudian tiba-tiba fasilitas Istana Wakil Presiden digunakan sebagai tempat pemeriksaan Wapres Boediono? Ini perlu dicermati dengan seksama,” imbuh Misbakhun.
Dia menjelaskan penggunaan Istana Wapres untuk berlindung dari jerat hukum, tidak boleh menyurutkan keberanian dan langkah KPK dalam mengusut dugaan keterlibatan Boediono dalam kasus Century.
Setiap langkah KPK untuk mengusut keterlibatan mantan Gubernur Bank Indonesia dalam dugaan keterlibatannya dalam kasus Century lanjut dia, harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Saya yakin KPK akan mencatat sejarah, sebuah keberanian baru, akan ada Wakil Presiden ditetapkan sebagai tersangka. Jabatan yang sangat tinggi sebagai tersangka,” tegas dia.
Kata dia, sebagai orang yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang menjunjung tinggi etika birokrasi seharusnya tahu bahwa Istana Wapres tidak ada kaitannya dengan kasus Century tersebut.
“Akan menuai pujian yang tinggi apabila Pak Boediono bersedia secara sukarela untuk diperiksa di kantor KPK sebagaimana yang lain yang selama ini diperiksa KPK. Dan ini akan menjadi tauladan dari Pak Boediono karena posisinya saat ini ada di Indonesia,” pungkasnya. (put)
