REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank-bank BUMN hendaknya bisa melakukan efisien terutama berkaitan dengan biaya administrasi token listrik. Dengan menurunkan biaya administrasi token listrik prabayar, bank-bank BUMN tidak akan mengalami kerugian.
“Fixed cost tidak akan ada masalah karena kan ini tugas dari negara,” ucap anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun kepada Republika.co.id, Rabu (9/9).
Bila perlu bank-bank BUMN diberikan kewajiban untuk melayani publik atau public service obligation (PSO) secara maksimal. “Biaya administrasi token listrik tidak boleh dijadikan ladang komersial,” ujarnya.
Konsumen yang membeli pulsa token seharusnya jangan dibebankan oleh biaya admisitrasi yang tinggi, apalagi jika angka tersebut diambil dari besaran pulsa yang dibelinya. Bagi masyarakat golongan atas hal ini mungkin tidak masalah, namun bagi rakyat kecil kondisi ini cukup memberatkan.
