JAKARTA – Langkah pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Januari 2015 semakin memperkuat alasan DPR mengajukan hak interpelasi. Kebijakan itu menguatkan asumsi bahwa pemerintah memang tidak menghitung secara matang saat menaikkan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014 lalu.
”Ini menunjukkan tim ekonomi di Kabinet Kerja telah memberikan masukan yang lemah dari sisi kajian kepada Presiden Jokowi waktu itu,” ujar inisiator interpelasi dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, di Jakarta kemarin. Tanpa kebijakan baru itu pun pengajuan hak interpelasi tetap akan dilakukan. Sejauh ini usulan interpelasi terhadap Presiden Jokowi sudah ditandatangani lebih 240 anggota DPR dari lima fraksi.
Dia menduga dukungan anggota DPR akan terus bertambah, terutama setelah kebijakan penurunan harga BBM ini. ”Paling tidak kami saat ini berhasil mengingatkan tim ekonomi Presiden di Kabinet Kerja untuk lebih berhati- hati dalam membuat kebijakan yang mempunyai dampak bagi hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
