TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Adanya temuan indikasi kerugian keuangan negara dari pelaksanaan Pemilu periode 2013-2014 yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menimbulkan keraguan dari sejumlah anggota Komisi II DPR RI terkait kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Sebesar Rp 334 miliar tidak digunakan dengan baik dan akuntabel. Maka menjadi pertanyaan apakah KPU dinilai layak atau tidak untuk menjadi penyelenggara pilkada serentak?” ujar Anggota Komisi II Muhammad Misbakhun saat rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2015).
Hasil temuan dari BPK yang disampaikan kepada DPR yaitu temuan kerugian negara Rp13,755 miliar, indikasi kerugian negara Rp20,539 miliar, pemborosan Rp93 miliar, lebih pungut pajak Rp1 miliar, kesalahan administasi Rp185 miliar, dan lain-lain.
