RESES PERTAMA,
MISBAKHUN SAMBANGI KONSTITUEN DAN BERI BANTUAN
Sebagai Implementasi “Suara Golkar Suara Rakyat”
Menjelang penghujung akhir tahun 2014, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengawali kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab representasi. Aktivitas kunjungan ke Dapil dalam program kerja Reses Masa Sidang I Tahun 2014 – 2015 yang berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 6 Desember 2014 hingga 11 Januari 2015, dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat serta dengar pendapat tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Sebagai Anggota DPR RI dari Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan dan Probolinggo, Mukhamad Misbakhun turut terlibat langsung dalam sejumlah kegiatan yang diselenggarakan di berbagai tempat. Tercatat 10 (sepuluh) desa dan kelurahan di Kabupaten dan Kota Pasuruan dan Probolinggo menjadi ajang pertemuan dengar pendapat sekaligus momen penyerapan aspirasi. Sepuluh desa tersebut adalah Desa Randusari, Manik Rejo, Paiton, Kandang Jati Kulon, Sukerejo, Bangkalan, Tutur, Lekok, Kalianan dan Condong.
Tiga Isu Utama
Berbagai isu terkait wacana sosial dan kemasyarakatan yang menyangkut hajat hidup masyarakat Jawa Timur maupun persoalan terkini rakyat Indonesia diperbincangkan dan didiskusikan. Mulai dari persoalan irigasi, sanitasi, infratruktur transportasi dan pangan, hingga potensi wisata yang belum sepenuhnya terjamah. Meski demikian, isu terkini tentang dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, kompensasi bantuan langsung tunai (BLT) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada menjadi perbincangan hangat dan banyak menuai kritik konstruktif.
Sebagian besar masyarakat mengalami keresahan akibat kenaikan harga BBM. Sementara itu, kompensasi kenaikan harga BBM dirasakan tidak sepenuhnya mengakomodasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Maraknya money politics sebagai dampak Pilkada langsung juga menjadi sorotan warga, meski tidak semua masyarakat menyetujui kebijakan Pilkada yang diselenggarakan secara tidak langsung (melalui DPRD).
Misbakhun pun turut memberi sumbangsih pemikiran terkait berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Beberapa masukan dan usulan tentang kebutuhan lokal masyarakat direspons dengan bijak sebagai bahan masukan dalam penyusunan legislasi, anggaran serta pengawasan sebagai bagian dari fungsi dan tugas kedewanan.
Terkait dengan persoalan kenaikan harga BBM, Misbakhun menegaskan bahwa dirinya saat ini menjadi bagian dari inisiator Hak Interpelasi yang diajukan oleh DPR RI yang bertujuan meminta jawaban atas kebijakan pemerintah yang menyangkut kebijakan terkait hajat hidup rakyat banyak. Menurut Misbakhun, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM harus dijelaskan kepada masyarakat. Hal yang sama juga diperlukan untuk mendengarkan sejauhmana kebijakan kompensasi berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Misbakhun yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar menambahkan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat dan warga Jawa Timur secara khusus sebagai bagian dari komitmen kerja wakil rakyat dan Partai Golkar. Slogan Partai Golkar berupa “Suara Golkar Suara Rakyat” adalah bagian dari komitmen perjuangan yang membuktikan bahwa Partai Golkar adalah bagian dari pembangunan dan identik dengan kehidupan rakyat.
Pemberian Bantuan
Rangkaian agenda Reses juga diikuti dengan pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat. Misbakhun memberikan bantuan berupa pompa penyedot air untuk pemakaman warga di Kelurahan Randusari, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan. Misbakhun juga menyerahkan bantuan berupa Rumah Jamur di Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, serta pelatihan Budi Daya Jamur Merang di Desa Karang Jati Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
Sementara itu, Misbakhun juga memberi bantuan berupa bangunan asrama santri di Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Bantuan ini sepenuhnya bersumber dari anggaran Reses Masa Sidang I Tahun 2014 – 2015. Selebihnya, anggaran tersebut tersalurkan dalam bentuk Temu Warga, Serap Aspirasi dan Dengar Pendapat dengan Masyarakat sebagai bagian dari Sosialisasi pentingnya Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Acara Dengar Pendapat yang diselenggarakan di Desa Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo memberi wawasan penting bagia pendalaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, pemahaman tentang pentingnya Bhinneka Tunggal Ika serta urgensi persatuan dan kesatuan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misbakhun memandang bahwa konstalasi politik kebangsaan dan Keindonesiaan saat ini tidak boleh mereduksi persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa. Dinamika sosial dan politik harus dipandang sebagai bagian dari proses pendewasaan dalam berdemokrasi. Pada ujungnya, masyarakat akan semakin memahami bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari kemajemukan yang berpotensi menjadi perekat sosial.
