JAKARTA, harianpijar.com – Anggota DPR Komisi XI asal Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, minta partai politik tidak menjadikan isu penolakan RAPBN 2018 yang sudah disahkan sebagai media pencitraan. Lain itu, karena APBN merupakan instrumen negara untuk mensejahterakan rakyat.
Menurut Mukhamad Misbakhun, di dalam APBN ada program-program pembangunan mulai dari biaya operasional sekolah, pembangunan madrasah, pesantren, membayar biaya gaji guru, TNI, dan Polri. Kemudian, anggaran pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, subsidi pupuk dan bibit pertanian, hingga Dana Desa dan BPJS.
”Semua pembiyaan yang ada di dalam APBN adalah untuk seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air tanpa kecuali dan tidak melihat latar belakang politik atau afiliasi politiknya terhadap partai politik,” kata Mukhamad Misbakhun di DPR, Rabu, 25 Oktober 2017.
