REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Skema tabungan perumahan rakyat (Tapera) sedang dirumuskan dalam RUU Tapera, yang diperkirakan akan segera disahkan pada Maret mendatang.
Dengan skema tersebut, nantinya negara mewajibkan pekerja di sektor formal maupun informal untuk menjadi peserta Tapera. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak rencana ini, yang sebenarnya sudah diwacanakan sejak era Presiden SBY silam.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Selasa (19/1), menyampaikan keberatan bila sumber pembiayaan Tapera masih harus dibebankan ke dunia usaha.
Terkait itu, Wakil Ketua Pansus RUU Tapera, Misbakhun menjelaskan, pihaknya masih mencari jalan tengah agar aspirasi kalangan pengusaha juga tetap tertampung. Hingga kini, DPR bersama dengan pemerintah masih membahas penyempurnaan RUU Tapera.
