57misbakhun-boedionoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menetapkan status mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, terkait dengan skandal penyelamatan Bank Century. Itu penting karena Boediono yang kini menjabat wakil presiden, memiliki peran penting dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu.

Desakan itu disampaikan anggota Tim DPR Pengawas (Timwas) Penanganan Bank Century dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Fahri Hamzah di Jakarta, Senin. Sementara itu, mantan anggota Timwas Muhammad Misbakhun menilai, apa yang disampaikan Boediono kepada KPK soal penanganan Bank Century merupakan kebohongan.

Menurut Fahri, kepastian KPK soal status Boediono sangat ditunggu Timwas. Sebab, menurutnya, status itu akan dijadikan landasan bagi DPR untuk melakukan pemakzulan kepada Boediono sebagai wakil presiden.

“Namun impeachment tentu saja baru dilakukan setelah hak menyatakan pendapat (HMP). Pak Boediono waktu itu (saat penyelamatan Bank Century) kan belum jadi wapres,” kata Fahri.

Dia juga meminta KPK agar tidak melempar tanggung jawab setelah melakukan pemeriksaan terhadap Boediono akhir pekan lalu. Sebab, sebelum KPK memeriksa Boediono, Timwas telah mengeluarkan kesimpulan bahwa Boediono terlibat dalam skandal Bank Century.

Fahri juga mengatakan, apa yang disimpulkan Timwas kini dijalankan KPK. Buktinya, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Boediono, Sabtu lalu.

“KPK harus buat status resmi bahwa Pak Boediono sudah dalam tahap penyidikan. Kepastian KPK soal status Boediono ini sangat ditunggu-tunggu Timwas,” ujar Fahri.

Dia juga mempertanyakan soal penahanan tersangka kasus Bank Century, Budi Mulya, oleh KPK. Penahanan itu dia nilai sangat mencurigakan. Sebab, Timwas sudah mengagendakan meminta keterangan Budi Mulya.

“Tadinya kami mau menghadirkan Budi Mulya. Tetapi, sekarang dia sudah ditahan KPK. Biasa KPK kan keras. Saya malah curiga, penahanan ini karena Budi Mulya mau dipanggil oleh Timwas,” kata Fahri.

Sementara itu, mantan anggota Timwas Muhammad Misbakhun menilai, apa yang disampaikan Boediono kepada KPK soal penyelamatan Bank Century merupakan kebohongan. “Kebohongan yang dimaksud adalah pengakuan yang menyebut bahwa kebijakan Bank Indonesia (menyelamatkan Bank Century) bukan bailout, melainkan pengambilalihan,” ujarnya.

Menurut dia, jika bailout, pemegang saham lama akan dilibatkan. Sementara dalam pengambilalihan, pemegang saham sama sekali tidak dilibatkan dalam proses selanjutnya. Boediono juga menyebut penyelamatan Bank Century itu sebagai tindakan mulia.

Misbakhun mengatakan, dalam dokumen Bank Century terdapat pernyataan bahwa pada 21 November 2008 pemilik bank itu adalah Robert Tantular. Dalam dokumen itu jelas disebutkan bahwa Tantular merupakan Direktur Utama PT Century Mega Investindo. Perusahaan itu adalah pemegang saham PT Bank Century Tbk.

Dalam dokumen itu, menurut Misbakhun lagi, juga dinyatakan bahwa PT Century Mega Investindo bersedia ikut serta dalam penanganan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Untuk itu, Robert Tantular bersedia menyetor tambahan modal sekurang-kurangnya 20 persen dari perkiraan biaya penanganan yang ditetapkan LPS dalam jangka 35 hari sejak surat pernyataan ditandatangani pada 21 November 2008,” ujar Misbakhun.

Atas dasar bukti itu, Misbakhun meyakini bahwa apa yang disampaikan Boediono kepada KPK adalah kebohongan publik. “Apa motif kebohongan Wapres tersebut? Menyelamatkan diri sendiri atau ada pihak yang ingin dilindungi oleh Wapres dengan keterangan di luar fakta tersebut,” kata dia.

Anggota Timwas Century dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, menilai apa yang disampaikan Boediono dalam pemeriksaannya oleh KPK hanyalah pengulangan dari pernyataan sebelumnya. Bahkan keterangan Boediono kepada KPK sudah pernah disampaikan kepada Timwas Century beberapa waktu lalu.

“Apa yang dikemukakan Pak Boediono hanyalah memutar lagu lama. Lagu itu sudah tidak laku di BPK dan tidak laku di Pansus Century. Padahal, apa yang sudah disampaikan beberapa saksi kepada Timwas Century sudah sangat jelas terkait pemberian bailout kepada Bank Century. Menurut Yani, kasus Century merupakan perampokan uang negara melalui perbankan. Ini sudah telanjang bulat, terang benderang, banyak sekali kejanggalan,” ujarnya.

Yani juga mengkritik langkah KPK yang memeriksa Boediono di Istana Wapres. Dengan langkah itu, menurutnya, KPK telah melakukan diskriminasi dalam penanganan kasus Century.

“Karena itu, KPK harus memjelaskan kenapa diperiksa di Istana Wapres. Nanti kalau ada anggota DPR yang kena kasus, diperiksa saja di kantor tepat pada hari Sabtu,” katanya.

Sementara itu, pimpinan KPK berupaya meyakinkan masyarakat bahwa pemeriksaan Boediono di Kantor Wapres pada hari Sabtu semata-mata hanya menghindari hal-hal yang bersifat protokoler karena dianggap akan memerlukan waktu lama. Jika dilakukan di KPK dikhawatirkan akan menghambat pemeriksaan kasus lain yang sedang ditangani.

“Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada Pasal 113 disebutkan jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar, yakni dia tidak dapat datang, maka penyidik itu datang ke tempat kediamannya,” kata Bambang.

Padahal, sebelumnya penyidik KPK harus pergi ke Ciamis untuk membawa sopir pribadi Rudi Rubiandini, Asep Toni, ke kantor KPK dari tempat perawatannya di RSUD Kota Banjar. Tujuannya sama dengan Boediono dimintai keterangan sebagai saksi.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad berharap Boediono bisa hadir sebagai saksi di pengadilan nanti. (Sugandi/Nefan Kristiono)

LEAVE A REPLY