TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mendukung wacana negara membiayai setiap partai politik Rp 1 trilin, namun harus tetap memiliki dasar hukum.
“Itu akan memecahkan mata rantai pembiayaan parpol selama ini. Menurut saya implementasinya harus baik, menggunakan uang negara secara akuntabel dan audit Bank Indonesia,” kata Misbakhun di Jakarta, Senin (9/3/2015).
Politikus Golkar itu meminta aturan dan mekanisme pembiayaan parpol oleh negara dapat direalisasikan. “Ini terobosan bagus untuk mengatasi polemik pembiayaan parpol selama ini,” sambung Misbakhun.
Namun, Misbakhun akan mempelajari mekanisme aturan pembiayaan parpol oleh negara. Apakah Rp 1 Triliun untuk masing-masing parpol atau proporsional sesuai perolehan kursi di parlemen.
