Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengemukakan, pihaknya akan mendukung setiap upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. “Penerbitan perppu keterbukaan informasi keuangan dan perpajakan sangat penting untuk mewujudkan upaya tersebut,” tutur dia.
Dia sepakat bahwa program amnesti pajak harus langsung dilanjutkan dengan reformasi sistem perpajakan nasional agar momentumnya tidak hilang.
Misbakhun mengakui, waktu untuk menerbitkan perppu, apalagi merevisi UU KUP, sangat terbatas. “Soal dukungan parlemen tergantung komunikasi politik pemerintah,” kata dia.
Dia menambahkan, dua aplikasi yang dibuat Ditjen Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia) dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab), belum cukup. “Sebab, perlu aturan yang kuat sebagai dasar legitimasinya,” ucap dia.
