Blog

ANGGOTA DPR INI TERSINGGUNG DENGAN UCAPAN DIRJEN PAJAK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun merasa tersinggung dengan komentar Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito. Misbakhun meminta Dirjen Pajak agar tidak sembarangan berbicara. Misbakhun tersinggung dengan pernyataanRead More…

DPR CURIGA BI AMBIL UNTUNG DARI GEJOLAK RUPIAH

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun menuding Bank Indonesia (BI) meraup keuntungan dari volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). TudinganRead More…

MISBAKHUN MINTA OJK BERI SANKSI KE BANK MEGA

Jakarta – Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad didesak untuk bertindak tegas terhadap manajemen Bank Mega yang belum mau mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA), soal pencairan dana deposito milikRead More…

UU PERBANKAN HARUS DIREVISI UNTUK LINDUNGI KONSUMEN DAN JAGA KEPENTINGAN NASIONAL

RMOL. UU 10/1998 yang mengatur perbankan sudah tidak relavan lagi dengan perkembangan terkini. Karena itu sudah saatnya UU Perbankan ini diperbarui lagi. Lebih-lebih, sudah hampir 17 tahun UU ini belumRead More…

SUDAH SAATNYA UU PERBANKAN DISEMPURNAKAN

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dianggap sudah saatnya diperbaiki. Sebab, perkembangan yang ada di sektor perbankan belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang pengganti UU Nomor 7 Tahun 1992 itu.Read More…

MISBAKHUN PAPARKAN TARGET DAN ISU DI REVISI UU PERBANKAN

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, M.Misbakhun, menyatakan revisi UU Perbankan yang sudah masuk ke Prolegnas 2014-2019 akan diarahkan membangun sistem yang mendorong sektor perbankan benar-benar bermanfaat bagi pembangunanRead More…

REPATRIASI MODAL ASING BISA DILAKUKAN LEWAT PERATURAN PEMERINTAH

Bisnis.com, JAKARTA—Meski Undang-undang Perbankan sulit untuk dijadikan payung hukum dalam upaya pengembalian arus modal yang diparkir di luar negeri (repatriasi), namun opsi Peraturan Pemerintah melalui strategi perpajakan tetap bisa dilakukan.Read More…

MISBAKHUN: PEMERINTAH JANGAN CUMA KEJAR CUKAI ROKOK!

RMOL. Pemerintah diminta tidak hanya mengerek cukai sektor tembakau untuk menambah pundi pendapatan negara. Masih banyak objek cukai baru selain rokok untuk sumber pendanaan negara seperti cukai untuk minuman berkarbonasi,Read More…

POLITIKUS GOLKAR PERTANYAKAN PROGRAM AEO HANYA UNTUK LIMA PERUSAHAAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus Golkar Muhammad Misbakhun mempertanyakan program Authorized Economic Operator (AEO). Karena Kementerian Keuangan dan Ditjen Bea Cukai memberikan sertifikasi AEO hanya ke lima perusahaan saja. “Sebenarnya AEORead More…

PENGENAAN PAJAK TOL DINILAI TERLAMBAT

Liputan6.com, Jakarta– Pemerintah dijadwalkan akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi para mengguna jalan tol terhitung 1 April 2015. Anggota Komisi XI DPR RI M Misbakhun mengungkapkanRead More…