AKURAT.CO, Pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, pejabat negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan masih menjadi pembicaraan publik. Salah satu di antaranya karena besar anggaran yang melonjak ketimbang tahun lalu tidak disertai dengan kapasitas ruang fiskal daerah yang mencukupi.
Terkait hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berpendapat bahwa terjadi politisasi yang berlebihan terkait pembayaran THR pada Lebaran tahun ini. Pasalnya, tahun depan merupakan tahun politik sehingga keputusan pembayaran THR adalah suatu kewajaran.
“Terjadi politisasi yang berlebihan dalam pembayaran THR. Ini Policy yang populis karena tahun depan tahun politik padahal ini keputusan yang wajar atas pengabdian pegawai negeri dan honorer,” ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (5/6).
