JAKARTA – Inisitor Hak Angket Bank Century, M. Misbakhun menyarankan DPR segera menyiapkan langkah pemakzulan Wakil Presiden Boediono terkait kasus bailout Bank Century.
“DPR harus segera mempesiapkan sebuah langkah konstitusional untuk melakukan impeachment terhadap Wakil Presiden Boediono,” kata Misbakhun kepada Okezone, Jumat (15/11/2013).
Pernyataan Misbakhun itu menanggapi penahanan mantan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia, Budi Mulya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
“Guliran langkah penangkapan oleh KPK tersebut harus diantisipasi sejak awal secara ketatanegaraan oleh DPR. Sehingga sebuah sidang istimewa MPR pemberhentian Wakil presiden harus dilakukan,” tegasnya.
Dia menjelaskan, dalam struktur Dewan Gubernur Bank Indonesia ada gubernur BI, deputi gubernur senior, deputi gubernur BI. Dewan Gubernur Bank Indonesia sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, mempunyai sifat kolektif kolegalial.
“Tanggung jawab yang bersifat kolektif. Saat keputusan Pemberian FPJP yang menjabat Gubernur Bank Indonesia adalah Boediono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden. Miranda S. Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior,” terangnya.
Penetapan Budi Mulya yang dikaitkan dengan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, menurut dia, tentunya akan mengarah pada Ketua KSSK saat itu, Sri Mulyani Indrawati dan sekretaris KSSK, Raden Pardede.
“Dengan ditetapkannya Budi Mulya, maka dengan melihat sifat kolektif kolegalial tersebut, peluang Miranda S. Gultom untuk ditetapkan lagi sebagai tersangka oleh KPK menjadi terbuka, sebelum arah penetapan tersangka tersebut menuju Boediono,” paparnya. (trk)
Sumber: http://news.okezone.com/read/2013/11/15/339/897846/misbakhun-sarankan-dpr-siapkan-pemakzulan-boediono
