(Last Updated On: February 16, 2017)
JawaPos.com – Pemerintah diminta tak terlalu mempersoalkan tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai angka 5 persen. Justru, pemerintah harus mendukung sehingga NPL untuk KUR dibebankan ke APBN sebagai bentuk pemerataan.
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menegaskan, terkait KUR, NPL lima persen tak ada masalah. “Bagi saya, beban NPL ini bisa dibebankan ke APBN sebagai cost kita demi melaksanakan pemerataan, sebagai biaya menjembatani kesenjangan,” kata Misbakhun, Selasa (14/2).
Pendapat itu disampaikan Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua DK OJK Muliaman Hadad.
