REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi II DPR meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) meningkatkan kinerjanya. Komisi II menilai kementerian belum sepenuhnya mencapai target-target sesuai yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo di Nawacita.
“Masalah dasarnya apa? Saya sadari ATR ini Kementerian baru. Tapi kan harusnya konsolidasi sudah selesai di 2014 dan 2015. Harusnya sekarang sudah jelas hasilnya,” tegas Misbakhun, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (15/6).
Misbakhun mengungkap, memang Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah berusaha mewujudkan keinginan Presiden sesuai Nawacita. Misalnya mendorong land reform untuk kepemilikan lahan. Juga sejumlah program mempermudah sertifikasi tanah, hingga kemudahan untuk pensiunan TNI/Polri.
