JAKARTA-Kalangan DPR mengkritik lima kebijakan Bank Indonesia (BI) yang ternyata dinilai tidak pararel dengan paket kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Malah kebijakan BI dianggap tidak ada yang baru. “Saya meragukan kebijakan BI tersebut atau bisa disebut kebijakan ini hanya sebagai pemanis bibir,” kata anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun dalam diskusi “Menguji efektifitas Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah” di Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Adapun lima paket kebijakan BI itu antara lain, 1. Memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong Sektor rill sisi suplai perekonomian, 2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, 3. Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, 4. Memperkuat pengelolaan supply dan demand valas dan 5. Langkah-langkah lanjutan untuk memperdalam pasar uang.
