REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR RI mengusulkan revisi UU KPK menjadi inisiatif dewan. Revisi UU ini didorong untuk masuk menjadi program legislasi nasional prioritas 2015.
Munculnya usulan revisi UU KPK ini bersamaan dengan proses seleksi calon pimpinan KPK yang akan dilakukan oleh DPR bulan November depan.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun mengatakan, revisi UU KPK ini diharapkan selesai sebelum komisioner KPK yang baru terpilih.
Sebab itu, DPR ingin mendorong revisi UU KPK ini menjadi inisiatif dewan, untuk memercepat pembahasan substansi yang ada di dalamnya.
“Bulan depan akan ada pemilihan komisioner KPK baru, setelah UU diperbaiki, kita ingin mereka jalankan UU yang baru,” katanya, Sabtu (10/10).
