jpnn.com – Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun yang membidangi keuangan dan perbankan meminta pemerintah tak terlalu mempersoalkan tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL) pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai angka 5 persen. Alasannya, KUR sebagai biaya untuk pemerataan sekaligus menekan kesenjangan.

Misbakhun mengatakan hal itu saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa (14/2). Menurutnya, pemerintah harus mendukung KUR dengan membebankan NPL ke APBN.

“Bagi saya, beban NPL ini bisa dibebankan ke APBN sebagai cost kita demi melaksanakan pemerataan, sebagai biaya menjembatani kesenjangan,” katanya.

Selengkapnya

LEAVE A REPLY