JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan DPR menyatakan tidak ada istilah dana aspirasi, dan para anggota Dewan tidak mendapatkan duit milyaran rupiah. Yang disetujui rapat paripurna DPR dan diusulkan kepada pemerintah adalah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
“Para anggota DPR itu nanti kalau ke daerah sama sekali tidak membawa dana, apalagi yang Rp20 miliar per anggota setiap tahun. DPR itu hanya menyodorkan program dari masyarakat,” kata anggota DPR M Misbakhun, di Jakarta, Senin (6/7).
Menurut dia, DPR hanya membuat program pembangunan daerah-daerah berdasar hasil kunjungan masing-masing anggota. Hal ini penting, karena tidak semua aparat pemerintah tahu atau peduli akan kebutuhan suatu daerah. Ia memberi contoh, di Lebak, Banten, ternyata ada jembatan tambang di atas kali besar, yang tiap hari dilewati anak sekolah.
