Suara.com – Beberapa waktu lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melansir perusahaan investasi yang disinyalir tidak memiliki ijin penyelenggaraan investasi. Jumlahnya tidak kurang 750 perusahaan. Banyak lembaga keuangan illegal mengatasnamakan perbankan menawari investasi pada masyarakat, dengan iming-iming keuntungan besar. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan sikap kritis calon investor yang menyebabkan banyak investor terjebak dengan investasi bodong (ilegal).
“Sebagai calon investor, masyarakat diharapkan mampu memilih secara lebih cerdas sebelum melakukan investasi,” kata anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun pada seminar yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (4/11/2016).
Menurutnya banyak beredar investasi yang memberikan imbal balik (return) yang tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan OJK di masyarakat. Faktanya, masyarakat masih sering menerima penawaran investasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki perizinan dalam pengelolaan investasi dan penghimpunan dana masyarakat dengan mengatasnamakan komunitas keagamaan, dan lain-lain.
