JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Misbakhun, mengancam akan menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Pasalnya, dengan adanya indikasi kerugian negara melalui audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan bahwa kredibilitas KPU layak dipertanyakan.
“Rp334 miliar itu besar. Dan KPU tidak bisa gunakan dengan akuntabel. Maka ini jadi pertanyaan, apakah KPU layak atau tidak untuk menjadi penyelenggara pilkada serentak?” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan KPU tentang hasil audit BPK, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Sebelumnya, dalam pemeriksaan BPK yang diserahkan ke DPR pada Kamis 18 Juni 2015, ditemukan adanya indikasi ketidakpatuhan KPU atas keuangan negara sebesar Rp334 miliar dalam pelaksanaan anggaran pemilu pada 2013 dan 2014.
Berdasarkan temuan BPK, total dana yang digunakan oleh KPU pada 2014 tidak sesuai dengan sistem pengelolaan anggaran yang baik.
