JAKARTA – Sebagai satu-satunya pengimpor bahan bakar minyak (BBM) RON 88, membuat Indonesia menjadi sasaran empuk mafia minyak dan gas (Migas).
Kemarin, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) menyampaikan rekomendasi penentuan harga BBM bersubsidi yang sudah diberikan ke Menteri ESDM Sudirman Said. Salah satu poin pentingnya adalah, menghentikan impor RON 88.
Ketua Tim RTKM Faisal Basri memaparkan temuan timnya selama ini. Semuanya berawal dari keterbatasan produksi BBM dari kilang domestik yang usianya sudah tua. Kemampuannya hanya 800 ribu barel per hari, padahal kebutuhan nasional mencapai 1,5 juta barel per hari.
“Hal itu mengakibatkan rendahnya efisiensi hasil produk dari kilang Pertamina dan sangat tingginya biaya produksi kilang,” ujarnya kemarin di Kementerian ESDM.
Kondisi itu diperparah dengan kilang-kilang yang hanya bisa memproduksi minyak dengan hasil produk Premium, solar bersubsidi (sulfur 0.35 persen), dan Minyak Tanah.
Di Asia Tenggara, lanjut Faisal, tidak ada negara yang menggunakan RON 88. Jadinya, Indonesia membeli minyak untuk spesifikasi RON 92 yang produknya dikenal dengan Pertamax. Dia menyebut, secara implisit ada keharusan memblending bensin impor sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88.
“Blending dilakukan lewat penambahan Naptha dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi, misalnya RON 92,” jelasnya. Besarnya impor RON 88, pakar asal Bandung itu menyebut volume pembeliannya jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi RON 92 di kawasan Asia Tenggara.
Pembelian yang besar, ternyata tidak diikuti dengan daya tawar yang besar. Tim RTKM menemukan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan harga MoPS (mean of plats Singapore) untuk RON 92 yang menjadi benchmark harga RON 88.
