Dari total 1.750 triliun penerimaan negara, sebanyak 1.498 triliun atau sekitar 85% penerimaan negara (APBN per-2017) berasal dari sektor pajak. Melalui sektor pajak inilah pemerintah dapat mengurangi porsi utang dalam pembiayaan pembangunan, meningkatkan selektivitas utang luar negeri hingga membiayai program-program prioritas pembangunan. Untuk menghimpun segenap potensi pajak tersebut, tentu saja tidak dapat terlepas dari peranan penting yang dimainkan konsultan pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengungkapkan mengingat begitu strategisnya peran yang dijalankan oleh profesi konsultan pajak, sehingga sudah sepatutnya RUU Konsultan Pajak segera disahkan. Pasalnya, kata Misbakhun, profesi konsultan pajak hingga saat ini hanya diatur pada aturan setingkat Peraturan Menteri keuangan (PMK No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak) dan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak.

“Ini adalah bagian dari tanggungjawab DPR untuk melaksanakan hak inisiasi agar profesi konsultan pajak segera diatur dalam tingkat legislasi primer (UU),” kata Misbakhun dalam Seminar Nasional Perpajakan di ICE Nusantara Hall BSD, Rabu, (9/5).

Selengkapnya

LEAVE A REPLY