INILAHCOM, Jakarta – Kalangan politisi di Senayan menargetkan, pembahasan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (RUU-Tapera) bisa rampung Maret 2016. Padahal, beleid ini sudah sangat mendesak.
“Terkait RUU Tapera, kami berharap mendapatkan masukan dari multi stakeholders terkait demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana mandat Konstitusi,” pungkas Misbakhun di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Pansus RUU Tapera DPR, M Misbakhun mengatakan, pansus tengah menggodok rumusan RUU Tapera per item. Rancangan undang-undang ini, terdiri dari 12 Bab dan 78 Pasal.
Secara substansi, kata Misbakhun, draf RUU Tapera mengatur materi muatan berasaskan: kegotong-royongan; kemanfaatan; nirlaba; kehati-hatian; keterjangkauan dan kemudahan; kemandirian; keadilan; keberlanjutan; akuntabilitas; keterbukaan; portabilitas; dan dana amanat.
