(Last Updated On: December 28, 2018)
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah terutama Kementerian BUMN melibatkan legislatif dalam hal pembentukan holding jasa keuangan bank BUMN.
Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi Keuangan XI DPR dari fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah untuk melibatkan DPR. “Karena holding BUMN ini harus secara hati-hati dirumuskan pemerintah karena ini sifatnya sangat strategis ke depan,” kata Misbakhun kepada kontan.co.id, Senin (24/12).
Kementerian BUMN finalisasi pembentukan anak usaha bidang sistem pembayaran
Dengan adanya keterlibatan DPR maka aspek legal dan konstitusi serta poliknya bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Selain itu jika dikemudian hari ada masalah, akan mudah diselesaikan pemerintah.
