JAKARTA – Komisi XI DPR RI meminta Badan Pusat Statitik (BPS) tidak manipulasi data untuk kepentingan pemerintah. Sebab, praktik tersebut akan mengganjal proses perbaikan ekonomi.
“Sebaiknya data BPS itu jangan dimanipulasi dan memiliki political value demi kepentingan penguasa,” ujar Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, dalam rapat dengan BPS di Gedung DPR Jakarta, Senin (26/1/2015).
Dia mengatakan, proses pembangunan ekonomi akan terganjal data-data BPS yang hanya memenuhi pesanan dari penguasa.
“Jangan sampai pembangunan negara ini terhambat hanya karena datanya tidak valid,” katanya.
Menurut Misbakhun, rendahnya validitas data umumnya dipengaruhi perilaku penguasa yang menginginkan rilis positif dari capaian pengelolaan negara.
“Penguasa ini seringkali menginginkan data yang terlihat spektakuler dan melebih-lebihkan,” imbuhnya.
