JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan evaluasi pada kelembagaannya pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik pemberian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan suatu lembaga negara atau institusi pemerintahan.
“Itu (evaluasi) harus dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini ada sehingga ada perbaikan dari sistem yang masih ada kelemahan tersebut,” ucap Misbakhun kepada Okezone, Minggu (28/5/2017).
Menurut Misbakhun, OTT KPK terhadap dua auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri, dan Ali Sadli yang melakukan transaksi suap dengan pejabat-pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingfal dan Transmigrasi (PDTT) sejatinya tak bisa digenarilsasikan bahwa lembaga BPK merupakan lembaga yang koruptif.
