TRIBUNNEWS.COM, PROBOLINGGO – Aparat desa kembali mengadukan soal tak tepatnya penyaluran program beras miskin (raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diduga dipicu oleh tak akuratnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kepada DPR RI, dikeluhkan penyaluran tak tepat sasaran dan tak berkeadilan.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur, M.Misbakhun, setelah bertemu dengan masyarakat dalam program reses DPR RI.
Misbakhun menjelaskan, selama reses, dia sudah bertemu dengan puluhan kepala desa yang memprotes soal data penerima BLT dan penerima raskin yang tidak akurat.
Para kepala desa dan para perangkat desa, Misbakhun mengungkap, merasa tidak dilibatkan saat pendataan para Penerima BLT dan Raskin.
“Sehingga para kepala desa diprotes oleh warganya karena banyak para penerima BLT seharusnya tidak pantas dan tidak berhak mendapatkan BLT tapi faktanya mereka menerima BLT tersebut,” jelas Misbakhun, Kamis (7/5/2015).
