DPR: Antam dan BMRI Tak Perlu Diberi PMN

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menyatakan tidak melihat urgensi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penggelontoran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Aneka Tambang...

Bank Mandiri Dinilai Tak Perlu Suntikan Dana

JAKARTA - Pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) bagi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu yang mendapat PMN, adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sekira Rp5,6...

Mengapa Pemerintah Ingin Lebur PIP ke SMI?

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun meminta kejelasan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro terkait rencana pemerintah untuk melebur Badan Layanan Umum Perusahaan Investasi Pemerintah...

Rencana Bisnis Tak Jelas, Pemberian PMN ke BUMN Hanya Khayalan

Pembahasan mengenai rencana pemerintah untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan-perusahaan BUMN terus digelar dengan DPR. Kali ini, pembahasan menyertakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Negara...

Misbakhun: Perlu UU Baru untuk Genjot Penerimaan Pajak

RMOL. Untuk menggenjot penerimaan pajak, perlu UU baru tentang ketentuan umum pemeriksaan dan penyidikan pajak. Demikian ide segar anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, M Misbakhun, yang disampaikan dalam rapat...

Misbakhun Dorong Kenaikan Remunerasi Pegawai Pajak

RMOL. Tekad pemerintah memenuhi target pajak dalam RAPBN-P 2015 perlu didukung. Namun perlu juga dicatat, kesejahteraan aparat perpajakan harus diperbaiki dan dinaikkan. "Tunjangan remunerasi pegawai pajak, kenapa tak naik-naik sejak...

Misbakhun: Tunjangan dan Remunerasi Pegawai Pajak tak Naik-Naik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR mendukung langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan demi mencapai target penerimaan pajak nonmigas di RAPBN-P senilai Rp 1244,7 triliun. DJP akan menyiapkan...

Komisi XI Ingin Ditjen Pajak Berpisah dengan Kemenkeu

JAKARTA - Komisi XI mengusulkan adanya pemisahan antara lembaga Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan agar Ditjen Pajak lebih leluasa dalam mengambil kebijakan. Anggota Komisi XI DPR,...

DPR Minta Kesejahteraan dan Tunjangan Pegawai Pajak Dinaikkan

Jakarta - Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mendapat dukungan meluas dari para Anggota Komisi XI DPR, demi mencapai target penerimaan pajak non migas di RAPBN-P senilai Rp 1.244,7 Triliun. Namun...

Pemerintah dan DPR Torehkan Sejarah Baru

JAKARTA - Pemerintah dan DPR berhasil mengukir sejarah baru dalam penyusunam APBN. Keduanya menyepakati sejumlah hal terkait asumsi makro untuk RAPBN-P 2015. Kesepakatan itu tercapai dalam forum lobi pada...